UJARAN.CO.ID, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang meraih skor tertinggi ketiga dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dengan skor 84,94. Penghargaan ini menunjukkan bahwa LKPP telah berhasil dalam menerapkan prinsip integritas yang tinggi, meskipun sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) dikenal sebagai sektor yang rentan terhadap korupsi.
Dalam acara Peluncuran Hasil SPI 2024 yang digelar di Gedung Juang Merah Putih KPK pada Rabu (22/1), Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, menyoroti pentingnya sektor PBJ dalam upaya pemberantasan korupsi. Pahala menyampaikan bahwa PBJ merupakan salah satu sektor dengan tingkat risiko penyalahgunaan tertinggi di lingkungan pemerintah. “Risiko penyalahgunaan dalam pengelolaan PBJ mencapai 97% di kementerian/lembaga dan 99% di pemerintah daerah,” ujarnya.
KPK mengungkapkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang mendominasi praktik suap dan gratifikasi di berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah (K/L/PD). Pahala Nainggolan menjelaskan lebih lanjut bahwa temuan ini berasal dari survei yang melibatkan 53% responden internal yang mengakui adanya penyalahgunaan dalam sektor PBJ. “Temuan ini menunjukkan bahwa sektor PBJ membutuhkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan korupsi,” tambahnya.
Sementara itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pengadaan di Indonesia, justru berhasil meraih skor integritas yang sangat tinggi, 84,94, dalam SPI 2024. Skor ini menempatkan LKPP di urutan ketiga dalam kategori Lembaga dan menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam menjaga tata kelola pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel.
Namun, meskipun LKPP mencatatkan prestasi gemilang, Pahala Nainggolan mengingatkan bahwa integritasdalam pengelolaan PBJ harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. “Sektor PBJ masih memiliki banyak tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, dan kita harus memastikan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama untuk mencegah praktik korupsi,” ujarnya.
KPK juga menyoroti bahwa meskipun LKPP telah menunjukkan skor yang baik dalam SPI, sektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Pengadaan barang dan jasa menjadi area yang rawan terjadi penyimpangan dalam hal penggunaan anggaran negara, sehingga perlu ada pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kapasitas pengelola pengadaan.
Menurut Setyo Budiyanto, Ketua KPK, penerapan SPI oleh lembaga-lembaga negara termasuk LKPP dapat menjadi tolok ukur penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih. “KPK memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LKPP yang telah memperjuangkan integritas. Namun, sektor PBJ harus tetap menjadi perhatian utama kami,” ujarnya.
KPK juga berharap bahwa keberhasilan yang diraih oleh LKPP dalam Survei Penilaian Integritas 2024 bisa menjadi contoh bagi lembaga lainnya dalam menerapkan prinsip anti korupsi. “Ini adalah langkah luar biasa dan patut diapresiasi. Kami berharap hal ini bisa diterapkan di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar lebih banyak instansi yang menunjukkan komitmen yang sama,” ujarnya.
Namun demikian, meskipun ada lembaga seperti LKPP yang berhasil menunjukkan skor terbaik, sektor pengadaan barang dan jasa tetap menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, KPK mendorong penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan di Indonesia.
KPK mengingatkan bahwa meskipun beberapa lembaga menunjukkan skor positif dalam SPI, mereka harus terus berinovasi dan memperbaiki kinerja di sektor PBJ untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih transparan. “Pencegahan korupsi di sektor PBJ harus menjadi prioritas bersama, dan semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan perubahan yang lebih baik,” tutup Pahala Nainggolan.
0 Comments