FRI Kritik Kebijakan Anggaran Ismail Mustafa, Alokasi untuk Artis, Bukan Bibit Perkebunan

Ketua Umum Federasi Rakyat Indonesia (FRI) & Ismail Mustafa (Mantan Kadis Perkebunan dan Peternakan Kolaka Utara)

UJARAN, Kolaka Utara – Ketua Umum Federasi Rakyat Indonesia (FRI), Paskal, mengkritik keras kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kolaka Utara, Ismail Mustafa. Paskal mempertanyakan penggunaan anggaran yang lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan hiburan daripada mendukung program prioritas dinas tersebut.

Menurut Paskal, alokasi anggaran untuk hiburan seperti jasa home band, bintang tamu artis, dan penyewaan sound system dianggap tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Perkebunan dan Peternakan. Ia menyebut bahwa seharusnya anggaran lebih difokuskan pada program pengadaan bibit cengkeh dan kakao, yang dinilai lebih penting bagi pengembangan sektor perkebunan di Kolaka Utara.

"Kami melihat adanya ketidaksesuaian anggaran dengan tupoksi dinas. Seharusnya prioritas diberikan pada hal-hal yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pengadaan bibit perkebunan, bukan pada kegiatan hiburan yang justru menghabiskan anggaran besar," kata Paskal dalam keterangannya, Senin (23/09/2024).

Paskal juga menyoroti Peraturan Daerah (Perda) Kolaka Utara No. 3 Tahun 2019, yang mengatur bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan harus berfokus pada pengembangan sektor pertanian dan peternakan, bukan pada kegiatan yang dianggapnya tidak berkaitan langsung dengan peningkatan produksi atau kesejahteraan petani.

Selain kritik terhadap alokasi anggaran, Paskal juga mempertanyakan alasan di balik pemindahan jabatan Ismail Mustafa. Diketahui, Ismail Mustafa kini menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. 

"Pemindahan ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah ini terkait dengan kebijakan anggaran yang dipersoalkan atau ada faktor lain?" tambah Paskal.

Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari Ismail Mustafa terkait kritik yang disampaikan oleh Ketua FRI tersebut. Namun, isu ini diperkirakan akan menjadi sorotan di Kolaka Utara, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi di pemerintahan daerah yang melibatkan pejabat dinas dalam pengelolaan anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Warga pun menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang terkait laporan dan kritik yang telah dilayangkan FRI. (*)