UJARAN.GOWA – Adanya isu pimpinan salah satu Puskesmas di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang dianggap otoriter, kini menjadi perhatian masyarakat, khususnya para penikmat informasi. Hal tersebut berawal dari adanya aksi yang dilakukan oleh Aspirasi Pelajar dan Mahasiswa (APMI) di halaman Puskesmas Patalassang Kabupaten Gowa, pada Senin (17/10/1022).
Aksi unjuk rasa tersebut merupakan buntut dari adanya surat peringatan (SP) terhadap tenaga honorer dan ASN Puskesmas Pattallassang, sip/pergantian petugas rawat UGD 1×24.
Dalam aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut, mereka menyampaikan tiga tuntutan yang bertuliskan di spanduk “Copot Plt. Kapus Patalassang, Pimpinan Otoriter akan berdampak bagi pelayanan kesehatan dan Realisasikan Jaminan Kesehatan Nasional”.
Menanggapi hal tersebut, Kartika Sari Masting ST S,M.KM, yang juga Pelaksana Kepala Puskesmas Patalassang Kabupaten Gowa saat dimintai keterangan oleh tim media, membenarkan adanya aksi demo yang dilakukan oleh Aliansi Pelajar dan Mahasiswa ini di halaman Puskesmas.
Menurut Kartika Sari bahwa adanya kegiatan demo yang dilakukan adik-adik pelajar dan mahasiswa itu adalah bagian dari kegiatan demokrasi dan itu tidak salah cuma sedikit kami sesalkan karena sempat ada tindakan anarkis dengan pihak kepolisian tapi saya bersukur hal ini tidak berlanjut serius.
“Saya selaku pelaksana tugas di Puskesmas Patallassang yang diberi amanah, tentu sebagai bawahan dan Abdi Negara, dimana ada kewajiban yang harus saya laksanakan sebagaimana harapan Bapak Bupati untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi” Ungkapnya, Rabu (19/10/22).
Terkait pernyataan adik-adik pelajar dan mahasiswa ini mungkin saya harus luruskan agar tidak menimbulkan pemikiran negative. Yang oleh adik-adik mahasiswa ini perlu ketahui, dimana yang sempat saya lihat di spanduk adik-adik pada saat demo itu tertulis Copot Plt Kapus Patalassang dan Pimpinan Otoriter berdampak bagi pelayanan kesehatan serta dianggap dana jaminan kesehatan yang tidak terealisasi…???
“Keluarnya surat teguran (SP) karena adanya pelanggaran kedisiplinan terkait melalaikan tanggung jawab pada jam dinas, apalagi mereka ini bertugas di bagian Unit Gawat Darurat (UGD) yang harus siap siaga ketika ada warga yang membutuhkan pelayanan dan tidakan cepat.
Selain itu kata dia, dan adapun tentang Dana Jaminan Kesehatan Nasional itu sudah kita realisasikan dan dana jaminan kesehatan ini jelas diaplikasikan sesuai juknis yang ada dan itu sudah dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang kemudian diserahkan ke Dinas Kesehatan, jadi keliru juga kalau dianggap dananya tidak terealisasi.
“Jadi sebetulnya bukan otoriter, hanya mengedepankan kedisiplinan ASN dan Non ASN demi meningkatkan pelayanan kesehatan yang berjalan di Puskesmas Pattallasang. Hanya karena mungkin pegawai sejak dulu berada di zona nyaman, sehingga ketika ditertibkan dan merasa sudah tidak nyaman dari zonanya yang biasa, maka itu bisa menjadi gejolak dari mereka, sehingga hal ini terjadi dalam bentuk aksi protes,” ujar Kartika Sari.
0 Comments