UJARAN.SINJAI – Forum Legislatif Mahasiswa Sinjai mengajak seluruh elemen mahasiswa Sinjai, bersatu melakukan aksi protes terhadap dinamika kebangsaan.
Kecaman demi kecaman terus dilayangkan mahasiswa Indonesia terhadap isu kebangsaan yang kian membengkak di masyarakat, terlebih legislatif mahasiswa Kabupaten Sinjai.
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (DPM UMSI) Ihsan Akbar mengatakan bahwasanya protes mahasiswa didasari oleh keresahan masyarakat sebagai respon dan bobroknya kebijakan
“Terjadinya gelombang protes Mahasiswa hari ini kemudian didasari oleh keresahan masyarakat sebagai respon dari bobroknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” ujarnya.
Wacana penundaan pemilu 2024 tentunya mengindikasi adanya rencana para oligarki untuk kemudian melanggengkan kekuasaan yang cenderung korup dengan merusak tatanan pemerintahan.
“Ya, kita ketahui bahwa UUD 1945 Pasal 7 Menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” tutur Ihsan.
Itu jelas inkonstitusional, walaupun ada beberapa klarifikasi Jokowi yang menyebutkan dirinya akan taat konstitusi, mungkin saja juga taat untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang dianggap menghalangi langkahnya.
Harusnya dengan sisa masa jabatan yang ada Presiden dan Wakil presiden fokus saja membenahi permasalahan kenegaraan serta memikirkan visi misi yang belum terlaksana.
“Dan kini kita di benturkan sesama masyarakat dengan adanya berbagai polemik² yang kita hadapi, justru pemerintah yang pada hari ini harus menangani secara serius demi kesejahteraan Rakyat,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa IAIM Sinjai, Haerul mengatakan, melihat fenomena BBM Naik, Komoditas Sembako melonjak itu yang harus diatasi oleh pemerintah dan mengambil langkah strategis.
“Harga BBM jenis Pertamax melonjak, lantas Jokowi mengatakan tidak adanya penjelasan apa apa dari Mentri yang menangani, ini menunjukkan tidak adanya komunikasi yang baik di internal kabinet Jokowi padahal bisa komunikasi terlebih dahulu yang seharusnya hal seperti ini sebenarnya sangat genting untuk di bicarakan dan di carikan sebuah solusi di tatanam kabinet, bukan malah memperkeru suasana dengan melempar berbagai macam ISU untuk pengalihan perhatian menutupi kesalahan,” ujar Haerul.
Ditambah ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng yang kian menambah penderitaan rakyat.
Dinamika ini yang harusnya diselesaikan untuk menyelamatkan cita cita bangsa, bukan menambah kegaduhan dengan wacana tiga periode.
“Melihat kecaman-kecaman yang terjadi secara fakta dan realita, aksi2 yang di lakukan oleh teman-teman mahasiswa dan masyarakat di seluruh indonesia, melihat kasus yg terjadi beberapa kalangan daerah itu mendapat perlakuan yang tidak sepantasnya di lakukan oleh para pihak keamanan/kepolisian yang seharusnya mereka adalah pengayom dan pengamanan masyarakat bukan penidas secara kasar kepada peserta aksi,” tutupnya. (Red/As)
0 Comments