Nurdin Halid: Efisiensi Anggaran Jangan Hambat Pertumbuhan Sektor Strategis

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah tidak boleh menghambat pertumbuhan sektor strategis.

UJARAN.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah tidak boleh menghambat pertumbuhan sektor strategis. Pernyataan ini ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM RI Budi Arie Setiadi serta Rapat Dengar Pendapat dengan BP Batam dan BPKS di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, kebijakan ini harus disertai solusi konkret agar tidak berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. “Langkah efisiensi anggaran ini diharapkan dapat menyesuaikan postur keuangan negara, namun juga jangan sampai mengorbankan sektor penting,” ujarnya.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025menjadi dasar kebijakan pemotongan anggaran di berbagai sektor. Namun, beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa langkah ini dapat melemahkan daya saing sektor koperasi dan kawasan perdagangan bebas. “Kita perlu memastikan bahwa efisiensi ini tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Komisi VI DPR RI, Kementerian Koperasi dan UKM mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp155,8 miliar dari total pagu Rp473,3 miliar, menyisakan Rp317,4 miliar. BP Batamjuga terkena pemotongan dari Rp1,99 triliun menjadi Rp1,24 triliun, sementara BPKS Sabang mengalami pengurangan dari Rp53,4 miliar menjadi Rp26 miliar. “Dengan pemotongan anggaran seperti ini, apa langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan koperasi tetap bertahan?” ujarnya.

Menurutnya, sektor koperasi dan kawasan perdagangan bebas seharusnya menjadi daya tarik investasibagi Indonesia. Namun, jika anggaran infrastruktur dipangkas, maka upaya meningkatkan daya saing menjadi sulit. “Bagaimana kita bisa bersaing dengan negara lain jika pendukung infrastrukturnya justru dikurangi?” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Menteri Koperasi dan UKM serta pimpinan BP Batam dan BPKS menegaskan bahwa mereka akan mencari strategi agar pemotongan anggaran tidak berujung pada stagnasi program. Langkah yang dirancang mencakup optimalisasi sumber daya, peningkatan sinergi dengan sektor swasta, dan pemanfaatan teknologi. “Kami akan memastikan bahwa program prioritas tetap berjalan meskipun ada pemotongan anggaran,” ujarnya.

Dengan adanya efisiensi anggaran, tantangan terbesar bagi pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara penghematan dan pertumbuhan ekonomi. “Jika efisiensi ini benar-benar perlu dilakukan, maka harus ada strategi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Komisi VI DPR RI juga menekankan pentingnya transparansi dalam implementasi efisiensi anggaran agar tidak ada penyalahgunaan. “Jangan sampai ini hanya jadi alasan pemotongan tanpa solusi konkret yang jelas,” ujarnya.

Sebagai penutup, Nurdin Halid meminta pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program utama, khususnya di sektor koperasi dan kawasan perdagangan bebas. “Pemerintah harus menjamin bahwa efisiensi ini tidak berdampak negatif terhadap sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” ujarnya.