DPR Marah Besar! Soroti Ketidakakuratan Data Google Soal Nilai Tukar Rupiah


Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti ketidakakuratan informasi nilai tukar Rupiah yang muncul di hasil pencarian Google Search

UJARAN.CO.ODJAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti ketidakakuratan informasi nilai tukar Rupiah yang muncul di hasil pencarian Google Search. Ia menegaskan bahwa kesalahan ini berpotensi menyesatkan masyarakat dan pelaku usaha, serta berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.


Ketidakakuratan informasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak serius pada kepercayaan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Kesalahan seperti ini bukan sekadar kekeliruan teknis, tetapi bisa memicu kepanikan pasar, mengganggu kebijakan ekonomi pemerintah, serta memengaruhi keputusan pelaku usaha dan investor,” ujarnya.


Sukamta mempertanyakan apakah kesalahan ini hanya masalah teknis atau ada kepentingan tertentu di baliknya. “Apakah Google mulai berpolitik? Apakah ini bagian dari dinamika global yang pernah kita saksikan sebelumnya, seperti bagaimana George Soros memainkan peran dalam krisis ekonomi Asia tahun 1998?” ujarnya.


Ia menilai bahwa di era digital, perusahaan teknologi besar memiliki pengaruh besar terhadap persepsi publik dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, ia mendesak Google untuk lebih transparan dalam menentukan sumber data yang digunakan.


Google harus terbuka dalam menjelaskan dari mana mereka mendapatkan data nilai tukar ini. Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang ikut bermain dalam pengelolaan informasi publik, apalagi jika itu bisa berdampak pada perekonomian negara,” ujarnya.


Sukamta meminta agar Google meningkatkan kerja sama dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuanganuntuk memastikan bahwa data yang disajikan selalu akurat dan dapat dipercaya.


“Google memiliki tanggung jawab besar sebagai penyedia informasi global. Mereka harus memastikan bahwa data ekonomi yang ditampilkan bersumber dari lembaga yang kredibel dan terverifikasi, agar tidak menyesatkan publik,” ujarnya.


Ia juga mengajak pemerintah untuk lebih aktif dalam mengawasi penyebaran informasi ekonomi di platform digital. “Regulasi yang lebih ketat diperlukan agar perusahaan teknologi global tidak seenaknya menyebarkan datayang bisa berdampak negatif bagi kestabilan ekonomi nasional,” ujarnya.


Sebagai langkah pencegahan, ia mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dan meningkatkan literasi digital dalam menyaring informasi. “Jangan langsung percaya dengan data yang muncul di mesin pencari. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk memverifikasi informasi ke sumber resmi, seperti Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan,” ujarnya.


Dalam konteks yang lebih luas, Sukamta menekankan pentingnya kedaulatan digital agar Indonesia tidak bergantung pada platform asing dalam memperoleh informasi ekonomi strategis. “Sudah saatnya Indonesia memperkuat sistem informasi ekonomi nasional yang lebih independen dan terpercaya,” ujarnya.

0 Comments