Presiden Prabowo Panggil Kejagung! Tegaskan Pemberantasan Korupsi dan Perizinan Ilegal

Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Januari 2025. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam mengenai upaya pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang dinilai merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.
UJARAN.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Januari 2025. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam mengenai upaya pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang dinilai merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.

Dalam pertemuan tertutup tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya memperkuat penegakan hukum, terutama dalam memberantas praktik korupsi di sektor perizinan. Presiden menilai bahwa perizinan ilegal sering dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, yang berdampak negatif pada perekonomian negara.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar Kejaksaan Agung mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap kasus perizinan ilegal. Ia menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap proses perizinan di instansi pemerintahan.

Selain itu, Presiden meminta penguatan sistem pengawasan internal di lembaga pemerintah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kepala BPKP Yusuf Ateh. Keterlibatan lembaga pengawasan ini memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya pemberantasan korupsi.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa penanganan perizinan ilegal harus menjadi prioritas karena berdampak besar pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ia meminta agar segala bentuk perizinan berjalan sesuai aturan dan bebas dari intervensi oknum tertentu.

Lebih lanjut, Presiden menyoroti pentingnya sinergi antara Kejaksaan Agung, PPATK, dan BPKP dalam mendeteksi dan menangani aliran dana mencurigakan yang terkait dengan praktik korupsi dan perizinan ilegal.

Langkah tegas ini diambil guna menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan mendukung percepatan pembangunan nasional. Presiden berharap upaya ini dapat meminimalisir praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan komitmen kuat dari pemerintah, diharapkan penanganan korupsi dan perizinan ilegal dapat berjalan optimal dan mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pemerintah juga akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja penegakan hukum agar upaya pemberantasan korupsi dan perizinan ilegal dapat memberikan hasil maksimal bagi kemajuan Indonesia.

0 Comments