 |
| Pemerintah Indonesia memastikan tidak ada perubahan sikap terkait kedaulatan di Laut Natuna Utara. Penegasan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024). |
“Kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan,” ujar Menlu Sugiono, menegaskan bahwa kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas dalam isu kawasan.
Selain itu, Sugiono menyebutkan langkah kolaborasi dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sedang dijajaki untuk mendukung kepentingan ekonomi kedua negara. “Kerja sama ini akan dibahas detailnya melalui komite bersama yang tetap berpegang pada hukum masing-masing negara,” jelasnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi, menambahkan bahwa hubungan internasional Indonesia diperkuat melalui partisipasi di forum-forum global seperti BRICS, OECD, dan CPTPP. “Kita akan bergabung dengan klub manapun yang memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita,” ujar Hasan.
Langkah pemerintah dinilai sebagai upaya strategis memperjuangkan kepentingan nasional tanpa mengorbankan kedaulatan wilayah. Program ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan sambil memaksimalkan kerja sama ekonomi internasional.
Dengan komitmen tersebut, pemerintah bertekad menjadikan Laut Natuna sebagai kawasan yang aman dan kondusif bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
0 Comments